Protes Pemasangan Plang Nama Jalan, Sejumlah Warga Berunjuk Rasa Didepan Gedung DPRD Medan

Agen Casino

Seratusan penduduk Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, berunjuk perasaan di muka Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (4/1) . Mereka tidak setuju pemasangan plang nama jalan di lingkungan mereka.

Sebagai permasalahan, plang itu diikuti tulisan kalau jalan itu berstatus jalan ksatrian TNI AU. Penduduk terasa hal semacam itu bentuk teror, lantaran sejauh ini penduduk disana memang bersengketa dengan TNI AU berkenaan kepemilikan area.

Tidak setuju dilaksanakan penduduk yg mengatasnamakan Komunitas Warga (Formas) Sari Rejo. Pengunjuk perasaan membawa poster celaan atas perbuatan itu. Mereka ikut membawa plang nama jalan yg bertuliskan status jalan ksatrian TNI AU.

” Ini spontan. Kami jengkel lantaran tempo hari ada pemasangan plang nama jalan itu. Walaupun sebenarnya sejauh ini jalan itu terdaftar statusnya jalan kota, ” kata Pahala Napitupulu, koordinator Formas Sari Rejo.

Pahala memaparkan plang nama jalan itu dipasang pada Kamis (3/1) lebih kurang waktu 16. 00 WIB. Keseluruhan ada 15 plang bertuliskan nama jalan berstatus jalan ksatrian TNI AU yg dibuat. Tetapi seluruhnya udah dicabut penduduk.

” Itu bukan lokasi kesatrian, bukan tanah TNI AU, namun permukiman warga, ” katanya.

Pahala menjelaskan warga udah jadi pemenang sengketa area itu di Mahkamah Agung (MA) . Tetapi TNI AU terus terasa area itu punya mereka.

” Kami jangan sampai ditakut-takuti melalui langkah begini. Bila terasa punyai area itu, ya gugatlah ketentuan MA itu, jangan sampai kita ditakut-takuti, ” ucap Pahala.

Pengunjuk perasaan menuntut Pemkot Medan buat bertanggung-jawab dengan pemasangan plang nama jalan itu. ” Kami jadi menduga-duga ada apakah Pemko dengan TNI AU. Bagaimana penganggarannya ini, dapat muncul dugaan-dugaan, ” ucap Pahala.

Sengketa area seluas 260 hektare di Sari Rejo berlangsung sejak mulai beberapa tahun waktu lalu. Penduduk udah berulang-ulang berunjuk perasaan menuntut penerbitan sertifikat area sesuai sama putusan Mahkamah Agung (MA) No 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995. Sesaat pihak TNI AU menampik klaim penduduk atas area itu serta meregistrasinya jadi asset negara pada 1997.

Sengketa area ini lantas sempat mengakibatkan ketegangan. Beberapa orang terluka dalam demonstrasi saat lalu.