Gubernur Bali Mengemukakan RUU Diusulkan Bentuk Revisi UU Nomer 64 Tahun 1958

Agen Casino

Pemerintah Propinsi Bali udah menuntaskan Perancangan Undang-undang (RUU) terkait Bali. Maksud pengusulan RUU ini dimaksud buat memproteksi eksistensi kearifan lokal serta menambah mutu sdm Bali. Seperti apakah urgensinya?

Gubernur Bali I Wayan Koster mengemukakan RUU ini diusulkan jadi bentuk revisi UU Nomer 64 tahun 1958 terkait Pembentukan Beberapa daerah Tingkat I Bali, NTB, serta NTT. Undang-undang yg udah ada ini dikira udah gak sama kembali dengan situasi Bali sekarang.

” Bali merupakan propinsi yg sejauh ini dibuat dengan UU No 64/1958 pembentukan daerah tingkat I Bali, NTT, NTB sunda kecil. Dahulu namanya Bali serta Nusra itu landasannya UUD Sesaat 1950, UUDS 1950, saat ini UUD 1945. Dahulu sunda kecil negara sisi, ada perdana menteri, saat ini NKRI jadi dari sisi konsiderannya sudah butuh ditukar saatnya udah 61 tahun. Kita tetap memanfaatkan landasan yg lama, ” urai Koster selesai rapat di DPRD Propinsi Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Selasa (22/1/2019)

Koster menjelaskan ada undang-undang ini dikehendaki dapat berubah menjadi landasan payung hukum buat tiap-tiap peraturan yg dibikin berkenaan peningkatan Bali. Ia mengemukakan utamanya mengontrol budaya, rutinitas, serta wisata alam sebagai daya tarik serta sumber penerimaan untuk Bali.

Gak cuma itu, Koster ikut meyakinkan pemerintah pusat gak bakal dibebani dengan permasalahan budget apabila undang-undang ini muncul. Hingga ia yakin undang-undang ini dapat diwujudkan pemerintah pusat.

” Dengan cara politis gak menyebabkan resistensi lantaran Bali terus dalam skema NKRI. Tidak hanya itu, RUU yg kita utarakan ini gak berhubungan dengan kavling budget, jadi tak memberatkan pusat. Kita cuma mau memaksimalkan pengurusan beberapa masalah yg dilimpahkan oleh pusat. Kita mau mengelola Bali dengan baik, ” kata Koster.

RUU Propinsi Bali ini terdiri dalam 13 bab yg terdiri dalam 41 clausal. RUU ini menampung terkait masalah pemerintah propinsi, salah satunya terkait kewenangan propinsi jadi daerah otonom, hingga peraturan itu mengontrol bab kebudayaan, rutinitas istiadat, rutinitas, subak, desa rutinitas, penyusunan area, pariwisata, kependudukan, ketenagakerjaan, serta lingkungan hidup.

RUU ini pun termasuk bab perlindungan tenaga kerja lokal. Dikarenakan, tenaga kerja lokal dirasakan kerapkali memperoleh diskriminasi lantaran banyak mohon izin buat aktivitas rutinitas istiadat. Di Bali, hadirnya RUU ini memetik support dari banyak pihak salah satunya DPRD Propinsi Bali, akademisi, sampai tokoh agama.

” Biar Bali dapat kita mengatur buat dibikin menurut kemampuan yg dipunyai menurut semasing lokasi. Ini dapat dipayungi dalam rencana mengatur uu buat menyejajarkan lokasi satu dengan yg beda, hingga lebih seimbang, sama rata, sesuai sama potensinya, ” katanya.