Dokumen Terbagi Dalam Dokumen Pendidikan

Dokumen Terbagi Dalam Dokumen Pendidikan – Komisi Penentuan Umum (KPU) memandang perlu kelengkapan dokumen buat calon presiden serta calon wakil presiden peserta Pemilihan presiden 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz menerangkan, dokumen itu terbagi dalam dokumen pendidikan dan lain-lain.

” Ya dokumen penyalonan. Dapat disaksikan, di mulai dari (dokumen) pendidikan (dan lain-lain), ” kata Viryan, Senin (6/8/2018).

Tetapi, ia gak memaparkan dengan cara detil berkaitan dokumen itu. Ia juga memberikan, keterangan detil berkaitan dokumen ketentuan pencapresan bisa disaksikan pada web sah KPU.

” Detailnya dapat disaksikan di pengumunan kita itu lho, kan udah ditebar, ” paparnya.

Ketentuan dokumen pencapresan tercantum didalam Masalah 10 Ketetapan KPU (PKPU). Ada 2 angka dengan sejumlah point lagi di dalamnya.

Tersebut isi Masalah 10 PKPU 22/2018 perihal dokumen beberapa syarat pendaftaran capres-cawapres.

Masalah 10
(1) Dokumen beberapa syarat Akan Pasangan Calon seperti disebut dalam Masalah 9 yang harus diungkapkan pada KPU mencakup :

a. Surat pengakuan bermaterai cukuplah yang menjelaskan jika Akan Pasangan Calon :

1. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. setia pada Pancasila menjadi Basic Negara, Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta impian Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 ;
3. tdk sempat terima kewarganegaraan lainnya atas kehendaknya sendiri ;
4. tdk sempat mengkhianati negara dan tdk sempat kerjakan tindak pidana korupsi serta tindak pidana berat yang lain ;
5. tdk sempat kerjakan perbuatan tercela ;
6. sedang tidak dicalonkan menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, serta/atau DPRD ;
7. belum pula sempat menjabat menjadi Presiden atau Wakil Presiden sepanjang 2 (dua) periode ;
8. bersedia diusulkan menjadi Akan Pasangan Calon ;
9. akan tidak mengundurkan diri menjadi Pasangan Calon ;
10. mengundurkan diri menjadi petinggi negara, yang tidak bisa ditarik kembali ;
11. mengundurkan diri menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pegawai Negeri Sipil sejak mulai diputuskan menjadi Pasangan Calon ;
12. mengundurkan diri menjadi karyawan atau petinggi Tubuh Usaha Punya Negara, Tubuh Usaha Punya Daerah, atau Tubuh Usaha Punya Desa sejak mulai diputuskan menjadi Pasangan Calon ;
13. udah ajukan permintaan izin pada Presiden buat gubernur, wagub, bupati,
wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota, ditambahkan dengan surat izin ; dan
14. bersedia kerjakan kontrol kesehatan serta terima hasil yang di keluarkan oleh Tim
Pemeriksa Kesehatan yang udah ditunjuk, yang diberi tanda tangan oleh Akan Pasangan Calon dengan memanfaatkan formulir Type BB-1 PPWP ;

b. Surat info rumah Akan Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan lainnya ;

c. Surat info Akan Pasangan Calon tercatat menjadi Pemilih yang diberi tanda tangan asli oleh Ketua PPS dan cap basah PPS, atau surat info dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ;

d. Daftar sejarah hidup, profil singkat, serta rekam jejak Akan Pasangan Calon, dibikin serta diberi tanda tangan oleh Akan Pasangan Calon serta Pimpinan Partai Politik atau Kombinasi Partai Politik yang menganjurkan Pasangan Calon dengan memanfaatkan formulir Type BB-2 PPWP ;

e. Bukti sinyal terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Petinggi Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi ;

f. Surat info perihal kewarganegaraan Akan Pasangan Calon serta suami/istri Akan Pasangan
Calon dari Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia ;

g. Surat info catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan Akan Pasangan Calon :
1. tdk sempat mengkhianati negara ; dan
2. tdk ikut serta organisasi terlarang serta Pergerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia ;

h. Surat info dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat berada Akan Pasangan Calon yang menjelaskan jika Akan Pasangan Calon :
1. sedang tidak dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan ;
2. sedang tidak mempunyai tanggungan utang dengan cara perseorangan serta/atau dengan cara tubuh hukum
sebagai tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ; dan
3. tdk sempat dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang udah mendapat kapabilitas hukum terus ;

i. Foto-copy Kartu Sinyal Masyarakat elektronik Akan Pasangan Calon serta suami/istri Akan Pasangan
Calon ;

j. Foto-copy akta kelahiran atau surat kenal lahir Masyarakat Negara Indonesia Akan Pasangan Calon dan
suami/istri Akan Pasangan Calon, yang udah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang ;

k. Foto-copy Ijazah/Surat Sinyal Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat info berpenghargaan sama seperti Ijazah/Surat Sinyal Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang ;

l. Foto-copy kartu Nomer Pokok Harus Pajak atas nama akan calon, serta sinyal bukti pengiriman atau
penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak pendapatan harus pajak orang pribadi atas nama akan calon, sepanjang 5 (lima) tahun paling akhir atau sejak mulai akan calon berubah menjadi harus pajak, serta sinyal bukti tdk punya tunggakan pajak dari Kantor Layanan Pajak tempat Akan Pasangan Calon yang terkait tercatat ; dan

m. Salinan buat sesuai poto berwarna teranyar akan calon mempunyai ukuran 4 x 6 cm (4x enam sentimeter) sejumlah 1 (satu) lembar, bersama-sama salinan digitalnya, yang disebut poto paling akhir yang diambil sangat lamban 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Dalam soal akan calon memberikan sejarah pendidikan tinggi dalam sejarah hidup, akan calon yang terkait harus mengikutkan foto-copy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh petinggi yang berwenang di perguruan tinggi yang terkait.