Home / Indonesia / Berlin Silalahi Minta Agar Pada Pengadilan Untuk Suntik Mati

Berlin Silalahi Minta Agar Pada Pengadilan Untuk Suntik Mati

Berlin Silalahi Minta Agar Pada Pengadilan Untuk Suntik Mati – Seseorang korban tsunami yang sampai kini menetap di tempat tinggal sesaat Barak Bakoy, Aceh Besar, Berlin Silalahi, 46 th., ajukan permintaan euthanasia atau suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Safaruddin, kuasa hukum Berlin Silalahi yang juga Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), di Banda Aceh, menyampaikan, permintaan euthanasia didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu 3 Mei 2017.

” Client kami ajukan permintaan euthanasia atas kesadaran sendiri. Client kami ajukan permintaan itu karna keadaannya saat ini lumpuh serta sakit-sakitan, ” kata Safaruddin seperti diambil Pada.

Karna keadaannya, lanjut Safaruddin, clientnya tak dapat lagi menafkahi keluarga. Sedang istrinya, Ratna Wati cuma ibu rumah-tangga serta tak mempunyai pekerjaan.

Untuk hidup keseharian, Berlin Silalahi cuma memercayakan pertolongan sesama korban tsunami yang tinggal di Barak Bakoy. Tetapi, barak itu telah dibongkar serta penghuninya digusur oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

” Pemohon atau client kami telah berusaha menyembuhkan penyakitnya. Tetapi sampai saat ini, pemohon tak dapat lagi penuhi keperluan cost penyembuhannya, ” ungkap Safaruddin.

Disamping itu, Ratna Wati, istri pemohon, menyebutkan, suaminya ajukan permintaan euthanasia mulai sejak mereka diusir dari Barak Bakoy oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sekian waktu lalu.

” Kami tidak paham tinggal dimana lagi. Mulai sejak pembongkaran barak, suami saya tak dapat memikirkan positif lagi. Terlebih suami saya lumpuh serta dalam keadaan sakit kritis, ” ungkap dia.

Ratna Wati mengakui siap bila Pengadilan Negeri Banda Aceh mengabulkan permintaan suaminya. Terlebih permintaan euthanasia adalah tekad sendiri suaminya. ” Saya siap terima bila pengadilan mengabulkan permintaan euthanasia. Terlebih suami saya telah berupaya menyembuhkan penyakitnya di beberapa tempat tinggal sakit. Termasuk juga berobat kampung, ” kata dia.

Humas PN Banda Aceh Eddy menyampaikan, dalam hukum positif Indonesia tak mengetahui ada euthanasia. Hukum euthanasia cuma berlaku di Belanda serta negara-negara Eropa yang lain. ” Tetapi demikian, pengadilan tak bisa menampik permintaan orang-orang. Termasuk juga ajukan permintaan euthanasia yang diserahkan korban tsunami, ” ungkap Eddy mengatakan.

Sesudah diregister, kata dia, permintaan diteruskan ke ketua pengadilan. Setelah itu, ketua pengadilan bakal memastikan majelis hakim atau hakim tunggal serta jadwal persidangan.

” Nanti, majelis hakim yang bakal mengambil keputusan apakah permintaan euthanasia di terima atau tak. Pengadilan tak bisa menampik permintaan diserahkan oleh siapa juga, ” kata Eddy.

About admin