Home / Berita Umum / Bawaslu Tidak Di Ancam KPK

Bawaslu Tidak Di Ancam KPK

Bawaslu Tidak Di Ancam KPK – Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan pihaknya gak sempat diancam KPK buat mengharap Bawaslu tunda eksekusi diloloskannya beberapa eks narapidana perkara korupsi jadi calon anggota legislatif. Pramono menyebutkan KPK malahan beri dukungan KPU wujudkan pemerintahan yg bersih.

” KPU gak rasakan, ditambah lagi memperoleh ancaman dari pihak mana saja ditambah lagi dari KPK. KPK sepakat dengan penataan KPU yg melarang penyalonan eks napi koruptor karena KPU serta KPK punyai semangat yg sama dalam memajukan terwujudnya pemerintahan yg bersih serta bebas dari KKN yg proses hulunya yaitu penyalonan dalam pemilu kesempatan ini, ” kata Pramono, Senin (3/9/2018) malam.

Pramono menilainya penundaan eksekusi putusan Bawaslu butuh dikerjakan. Lebih, KPK sukses membuka perkara pendapat suap massal anggota DPRD Malang, Jawa Timur.

” Perkara (DPRD) Malang ini makin mengatakan jika penataan masalah eks napi koruptor itu benar-benar sama. Beberapa kondisi seperti di Malang ini mesti dibenahi, serta pembenahan itu mesti dari hulunya yaitu proses dari penyalonan dalam Pemilu 2019 ini, ” jelas Pramono.

Disamping itu, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan ketentuan KPU mengharap Bawaslu tunda eksekusi diloloskannya beberapa eks napi korupsi jadi calon legislatif karena gak sesuai sama Ketetapan KPU (PKPU). Keinginan penundaan itu adalah hasil rapat pleno KPU.

” Tidaklah ada ancaman apa pun (dari KPK). Aksi itu berdasar pada hasil pleno kami. Kami memandang putusan Bawaslu yg menafikan PKPU Nomer 20 dalam putusan Bawaslu propinsi yaitu tidak pas hingga kami perintahkan KPU Propinsi, Kab/Kota buat tunda putusan Bawaslu itu, ” tutur Ilham.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah awal mulanya mengira KPU memperoleh dorongan serta ancaman dari KPK. Menurut Fahri, semenjak awal KPU sudah salah kaprah dengan mengambil keputusan PKPU yg melarang eks narapidana korupsi jadi calon legislatif.

” Bagaimana tekniknya kita ngomong sama orang itu ya, tidak ada namanya calon legislatif koruptor itu gak ada. Menjadi kita mesti menertibkan kosakata kita dahulu. Calon legislatif koruptor itu gak ada, koruptor itu narapidana. Kalaupun udah usai menjadi napi, predikatnya udah gak ada lagi, ” jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).

About admin